Pembahasan Verifikasi Usulan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Provinsi Banten
SERANG – Pemerintah Provinsi Banten bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tancap gas menyelaraskan data Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) atau yang dikenal sebagai "sawah abadi". Langkah ini dibahas dalam rapat teknis tatap muka yang digelar Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Provinsi Banten bersama Direktorat Tata Ruang Wilayah II Kementerian ATR/BPN, Asda II Setda Banten, Dinas Pertanian, serta pemerintah kabupaten/kota se-Banten pada Kamis (13/8/2026).
Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari verifikasi daring pada 10 Agustus 2026 lalu. Penyelesaian sinkronisasi data dikebut karena adanya tenggat waktu satu bulan sejak surat Gubernur diterbitkan—agar kepastian tata ruang segera terwujud tanpa menghambat iklim investasi maupun pelayanan perizinan berusaha di daerah.
3 Isu Krusial di Lapangan (Klik untuk Baca Selengkapnya)
1. Sawah Berkurang Karena Proyek Strategis, Apa Solusinya?
Kementerian ATR/BPN menegaskan prinsip bahwa total luasan sawah yang diusulkan sedapat mungkin tidak berkurang dari angka awal. Jika ada lahan sawah yang terpaksa dikeluarkan karena sudah terbit izin atau terkena proyek strategis, pemerintah kabupaten/kota wajib mencarikan potensi lahan sawah baru sebagai penyeimbang (faktor penambah) lengkap dengan bukti peta spasial (SHP) dan dokumen pendukungnya.
2. Mengapa Banyak Izin Usaha Terbit Otomatis di Atas Peta Sawah?
Tim teknis menemukan banyak kendala terkait izin usaha yang terbit secara otomatis melalui sistem perizinan daring OSS (PKKPR Otomatis) di atas Lahan Baku Sawah (LBS). Pemerintah pusat meminta pemda melakukan verifikasi faktual di lapangan dan menyusun justifikasi teknis yang kuat sebelum memutuskan apakah izin tersebut layak dikeluarkan dari peta sawah abadi.
3. Bagaimana Nasib Kawasan Hutan dan Rumah Warga Tak Berizin di Lahan Sawah?
Untuk kawasan hutan yang secara fisik memiliki hamparan sawah, pusat mengarahkan agar tetap dimasukkan dalam data usulan sebagai perlindungan data secara makro, namun tidak dikunci kaku dalam draf Surat Keputusan (SK) bila secara hukum berstatus hutan lindung atau hutan produksi. Sementara itu, terkait perumahan perorangan yang terlanjur berdiri tanpa izin di atas lahan LP2B, Pemprov Banten akan berkonsultasi dengan Biro Hukum guna merumuskan mekanisme sanksi maupun penataannya dalam revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
Update Perkembangan Data 4 Wilayah Utama
| Kabupaten / Kota | Angka Terbaru | Dinamika & Usulan Penyesuaian |
|---|---|---|
| Kab. Lebak | 48.401,20 ha (93,25%) | Luasan LBS bertambah pasca-verifikasi dengan catatan area hutan dan badan air tetap dihitung dalam data LBS. |
| Kab. Pandeglang | Usulan Pengurangan ±500 ha | Terdapat rencana Proyek Strategis Nasional (PSN) & infrastruktur: Gudang Bulog di Caringin, jaringan SUTET PLN, serta PLTB Tanjung Lesung (±500 ha). Akan dibahas dalam rapat teknis khusus. |
| Kab. Tangerang | 17.444,48 ha (50,05%) | Ditetapkan setelah verifikasi ulang yang menghitung penambahan badan air, pembatalan PKKPR, serta pengurangan izin lokasi yang sudah eksis. |
| Kota Cilegon | Cleansing 21,99 ha | Mengusulkan pembersihan data seluas 21,99 ha yang di lapangan sudah berubah menjadi bangunan dan lahan urukan meski masih tercatat di peta tata ruang. |
Langkah Selanjutnya Menuju Penetapan SK
Seluruh pemerintah kabupaten/kota diminta segera melengkapi dokumen pendukung—mulai dari justifikasi teknis, bukti aset, hingga peta SHP—untuk setiap faktor pengurang dan penambah lahan. Data perbaikan tersebut akan diverifikasi final oleh DPUPR Provinsi Banten sebelum dikirim kembali ke Kementerian ATR/BPN, termasuk menggelar rapat teknis khusus membahas dampak pembangunan PLTB dan buffer zone SUTET PLN di Kabupaten Pandeglang.
Suara Pembaca: Menurut Anda, bagaimana cara terbaik menyeimbangkan perlindungan lahan sawah abadi dengan kebutuhan proyek energi terbarukan, gudang pangan, dan perumahan warga di Banten? Yuk, tulis pendapat Anda di kolom komentar!