Pembahasan Verifikasi Usulan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) pada Lahan Baku Sawah (LBS) Kabupaten/Kota di Provinsi Banten

Belum sepenuhnya. Hasil pencocokan peta (cleansing data) oleh empat direktorat jenderal di Kementerian ATR/BPN menemukan tumpang tindih antara peta sawah dengan izin usaha, bangunan berdiri, kawasan hutan, hingga proyek infrastruktur. Selain 52 izin berusaha seluas 125,50 hektare, masih ada 26 izin kewenangan daerah yang belum masuk sistem perizinan daring (OSS) sehingga harus dicek ulang oleh pemda.

Pemerintah menegaskan tidak ada istilah "pemutihan" bagi alih fungsi lahan ilegal. Lahan sawah yang sudah dikunci dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) namun terlanjur beralih fungsi tetap diusulkan sebagai sawah abadi dan dikenai sanksi terlebih dahulu. Sesuai UU Nomor 41 Tahun 2009, alih fungsi sawah hanya diizinkan untuk kepentingan umum, bencana, dan Proyek Strategis Nasional (PSN)—di luar itu wajib mengganti lahan hingga 1–3 kali lipat untuk sawah beririgasi teknis (premium).

Tim verifikasi menemukan perbedaan acuan peta batas wilayah. Saat dicocokkan dengan peta garis pantai resmi milik Badan Informasi Geospasial (BIG), sebagian lahan sawah yang diusulkan Kabupaten Lebak berada di luar garis pantai karena sudah berubah menjadi genangan air sungai. Selain itu, ditemukan pula 19,71 hektare lahan sawah yang masuk rencana trase jalan tol (PSN), namun kondisinya masih berupa sawah aktif dan belum ada kepastian realisasi pembangunan.

Sebagai kota industri dan perdagangan, Pemkot Cilegon menilai penetapan sawah abadi dalam jumlah besar berisiko tinggi karena banyak lahan sudah berubah fungsi—termasuk temuan 16,47 hektare bangunan terbangun di atas peta sawah dari total 22,35 hektare lahan bermasalah. Pemkot Cilegon meminta penyesuaian angka demi mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen.