Kawal Prosedur Penerbitan Rekomtek, DPUPR Banten Survei Kelayakan Akses Persil di Ruas Bitung - Curug
TANGERANG – Sebagai bagian dari upaya mengoptimalkan layanan operasional di bidang penataan ruang dan memastikan pencapaian sasaran pembangunan daerah yang terpadu, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Provinsi Banten melaksanakan kegiatan peninjauan lapangan pada Selasa (14/07/2026). Survei ini merupakan tahapan
prosedural yang esensial guna memproses penerbitan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) terkait Izin Pemanfaatan Tanah Milik Pemerintah Daerah.
Kegiatan verifikasi faktual ini melibatkan sinergi antara Tim Teknis Pemanfaatan Ruang DPUPR Provinsi Banten bersama UPTD PJJ Tangerang. Peninjauan difokuskan untuk merespons permohonan PT. Serpong Cipta Cahaya yang berencana memanfaatkan bahu jalan sebagai akses persil (jalur keluar/masuk) utilitas umum di Ruas Jalan Simpang Bitung
- Curug (STA 2+00), Kabupaten Tangerang.
Sebelum Rekomtek dapat diterbitkan, tim teknis harus memastikan bahwa rencana penggunaan bahu jalan dengan dimensi panjang 36 meter dan lebar 2,70 meter (total luasan 97,2 meter persegi) tersebut selaras dengan regulasi tata ruang yang berlaku. Acuan utamanya adalah Keputusan Gubernur Banten Nomor 620/Kep.16-Huk/2023 tentang Penetapan Status dan Fungsi Jalan Provinsi.
Dari hasil tinjauan lapangan, tim menetapkan sejumlah prasyarat teknis mutlak yang harus dipatuhi oleh pihak pemohon agar Rekomtek dapat disetujui. Catatan evaluasi
tersebut meliputi:
1. Infrastruktur Drainase yang Mumpuni: Pemohon diwajibkan membangun bak kontrol, inlet, dan grill pelindung. Akses persil sama sekali tidak diperkenankan menutup penuh saluran drainase di bawahnya agar aliran air tidak melimpah dan
merusak konstruksi badan jalan utama.
2. Kepatuhan K3 dan Proteksi Utilitas: Pelaksanaan pekerjaan wajib memenuhi standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Selain itu, pemanfaatan akses tidak boleh berbenturan atau mengganggu jaringan utilitas lain yang telah eksis di lokasi.
3. Komitmen Pemeliharaan: Pihak pengembang dituntut untuk melakukan pemeliharaan rutin secara mandiri pada area akses persil yang dimohonkan.
4. Fleksibilitas Penggunaan Lahan Daerah: Izin pemanfaatan bersifat adaptif; apabila di masa mendatang Pemerintah Daerah membutuhkan lahan tersebut untuk kepentingan publik yang lebih esensial, pihak pemohon harus bersedia menyesuaikan.
Sebagai tindak lanjut agar Rekomtek dapat segera diproses, pihak pemohon diinstruksikan untuk melengkapi format data teknis. Dokumen yang dipersyaratkan mencakup rencana detail pemanfaatan bagian jalan serta gambar teknis yang telah diparaf oleh Bidang Bina Marga dan disahkan secara resmi oleh Kepala UPTD PJJ Tangerang.
Melalui prosedur survei dan penerbitan Rekomtek yang terukur, terintegrasi, dan berbasis data di lapangan ini, DPUPR Banten berkomitmen untuk terus menjaga aset infrastruktur daerah agar tetap aman dan berfungsi optimal, sekaligus memberikan kepastian prosedur bagi iklim investasi.
Diterbitkan oleh: Bidang Penataan Ruang DPUPR Provinsi Banten
Tahun 2026