RAPAT RAPERDA RTRW PROVINSI BANTEN TAHUN 2022 SAMPAI DENGAN TAHUN 2042 (22 MARET 2022)

1.  Barhum HS, S.IP.,M.IP (Koordinator Pansus/Wakil Pimpinan DPRD Banten).

-  Dalam Kesempatan ini Pansus mengundang 6 OPD Kab/kota yang terkaitr dalam Pembahasan Pansus RTRW, Hal ini sangat penting bagi OPD yang hadir untuk mensinkronisasikan regulasi dalam Rancangan Raperda RTRW.

-       Draft Raperda RTRW Provinsi harus bersifat ter buka dan umum sehingga Rancangan RTRW Provinsi sejalan dengan keinginan dan kepentingan masyarakat.

-       Perlu Pembahasan yang lebih dalam terkait aspek Hukum dalam Pembahasan RTRW Provinsi. Dan harus ada perubahan bersyarat yang perlu dikaji aspek hukumnya agar vlebih kuat.

-       Pansus Meminta Kab/Kota agar lebih teliti dalam hal memuat tata Ruang yang bersifat objektif dan berpihak kepada masyarakat, dan harus mempunyai ketahanan pangan yang kuat di Provinsi Banten. Yang mana dalam penyusunan Raperda RTRW Provinsi harus sudah dikaji oleh masyarakat, sehingga lahan terbuka hijau dapat dinikmati masyarakat.

2.    Ketua Pansus RTRW.

-       Kabupaten dan Kota Mempunyai kepentingan dalam aturan Draft rancangan RTRW ini dan memberikan keuntungan bagi Kab/Kota dalam hal pemanfaatan ruang dan pertumbuhan penduduk yang makin meningkat disetiap daerah, Oleh karena itu setiap OPD yang hadir pada kesempatan ini merupakan sebagai penentu kebijakan Kab/Kota.

-       Kemiskinan merupakan isu utama diprovinsi Banten, selain itu bencana alam serta krisis pangan, energi, air dan perubahan iklim.

-       Pansus meminta Kabupaten dan kota untuk menyerahkan secara tertulis atas permintaan dan masukan untuk dapat dimasukan dalam Draft RTRW Provinsi.

-       Pansus meminta penjelasan kepada Kabupaten Lebak terkait revisi RTRW pada tahun berapa?...

-       Dalam Penyusunan Draft RTRW Provinsi Banten ini bertujuan agar Regulasi RTRW Provinsi bisa sejalan sangat baik sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

-       Harus adanya harmonisasi keterkaitan Data Kementerian yang berkaitan.

-       Pansus mengharapkan agar Raperda RTRW Provinsi Banten harus sesuai dengan data yang dimiliki oleh Kab/Kota.

3.    Sekda Provinsi Banten.

-       Hal-hal dalam draft rancangan RTRW Provinsi keterkaitan penetapan ruang akan lebih baik dilakukan oleh Kab/Kota.

-     Keterkaitan perijinan dan rentan waktu perlu dicermati baik Provinsi Banten dan Kab/kota agar tidakm ada tumpeng tindih dalam kebijakan.

4.       Kabupaten Pandeglang.

-       PUPR.

-     RTRW Kabupaten Pandeglang baru direvisi pada tahun 2020 dan sudah terakomodir dalam RTRW Provinsi,

 sedangkan RDTR Panimbang masih dalam proses.

-     Dinas Pertanian.

-     Sinkronisasi Revisi RTRW Kabupaten Pandeglang sudah dituangkan dalam Rancangan RTRW Provinsi. Keterkaitan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dan Peta suadah dibahas oleh Dinas pertanian Provinsi untuk dituangkan dalam RTRW Provinsi.

-     Dinas Kelautan Perikanan.

-     Keterkaitan Kawasan Kelautan dan Perikanan sudah tidak ada dan hanya ada pemberdayaan nelayan yang mana merupakan kewenangan kabupaten, sedangkan kewenangan Pusat adalah wilayah Kampung Lobster dan kampung Nelayan. Sedangkan Budi daya yang berada didaratan sudah bersinergi dengan Provinsi.

5.    Kabupaten Lebak

-       Terkait Struktur Ruang Pada Pasal 16 ayat (4) Huruf C, Pasal 16 ayat (5), Pasal 41 ayat (2) Huruf B, Pasal 44 Huruf A, Pasal 62 dan Pasal 66 perlu dikaji ulang dalam Draft RTRW Provinsi.

-       DLHK

-    Pasal 44 Huruf B, Perlu menambahan Jumlah Kesepuhan yang ada didaerah Pandeglang.

-   Dinas Pertanian, Keterakaitan KP2B perlu dikaji ulang dalam RTRW Provinsi dan Meminta Penjelasan terkait Perbedaan angka terkait wilayah KP2B.

6.    Kota Cilegon

-       Dinas Pertanian & Ketahanan Pangan

-       Keterkaitan Pasal 16, Pasal 51, Pasal 83 dan Pasal 84 pada Draft RTRW Provinsi perlu sinkronisasi dengan RTRW Kota Cilegon yang sudah ditetapkan. Yang mana Cilegon merupakan daerah non irigasi.

-       Bappeda Kota Cilegon.

-  Terkait Rencana Struktur Terminal Seruni yang berada dikota Cilegon belum masuk dalam Drat RTRW Provinsi dan terkait Sinkronisasi Pola Ruang yaitu Kawasan Pemukiman dan Kawasan Pemberdayaan energi. Dalam Hal ini perlu sinkronisasi yang mana daerah Ciwandan dalam RTRW Provinsi Masuk sebagai Kawasan Industri sedangkan Di RTRW Cilegon Ma.suk dalam RTH.

-       Dinas PUPR Kota Cilegon.

-  Ada selisih luas lahan 1.100 Hektare berdasrkan Peta dalam RTRW  Kota Cilegon yang diakomodir dalam Draft RTRW Provinsi.

7.    Kota Serang.

-       Bappeda.

-       Pasal 21 ayat (2) Huruf D tidak disebutkan terminal bentuk tipe B, Pasal 40 Ayat (2) Huruf A Tidak dicantumkan Kawasan Cagar Alam, dan Pasal 39. Ini perlu catatan Dalam Draft RTRW Provinsi Banten.

8.    Kabupaten Serang.

-       Dinas Pertanian.

-   Adanya Perbedaan antara ASTR BPN dengan Pemkab terkait mengenai Zona Pertanian (Persawahan).

-       Dinas Kelautan perikanan.

-     Pada bagian 5, Pasal 12 ayat (2) huruf B terkait Kawasan Budi Daya dan Pertanian yang terletak di kecamatan Tanara adalah daerah Perikanan Bukan daerah Peratnian.

-  Seharusnya dalam Darft RTRW Provinsi Banten ditambahkan mengenai Intersifikasi dan Disertifikasi perikanan.

-   Pada pasal 74 Huruf D terkait Balai Pelatihan Perikanan dan perijinan Pertambangan olehn karena itu perlu penjelasan dalam Draft RTRW Provinsi Banten.

9.    Dewan H. Ubaidilah.

-    Menanggapi keterkaitan DKP Kab. Serang yang mana faktanya mengenai Interfikasi dan Disertifikasi  gagal Total dalam budi daya perikanan selalu abrasi dan perlu di DAM, sehingga bagaimana bisa budi daya sedangkan tanahnya selalu abrasi.mengusulkan Pemkab. Serang untuk menganggarkan pembangunan tanggul.

-       Daerah Kecamatan Kesemen Kota Serang apakah masih daerah perikanan atau berubah fungsi lahan, dikarenakan daerah yang terletak di sawah luhur ada pabrik pengelolaan limbah (B3)?...

10.  Kabupaten Tangerang

-       Dinas Kelautan perikanan.

-    RTRW Pemkab Tangerang baru sudah direvisi dan sudah mengacu dasar hukum yang berlaku sekarang.

-       Dalam RTRW Kab. Tangerang Wilayah Pesisir ada 8 Kecamatan.

-       Pemkab Tangerang sudah menyiapkan catatan tertulis sebanyak 17 Item untuk diakomodir dalam RTRW Provinsi Banten. Antara lain Kebijakan Kabupaten belum terakomodir dalam batas wilayah, Keterkaitan SLD yang berbeda dengan Pusat terutama Kementerian PUPR, Keterkaitan BLK Pemkab Tangerang sudah membebaskan lahan yang masuk dalam wilayah Kab. Tangerang dan Batas Wilayah Kab. Tangerang dengan DKI Jakarta.

11. Kota Tangerang.

-       Bappeda.

-       Keterkaitan SLD masih ada selisih dengan ATR.

-       RTRW Kota Tangerang sudah disahkan sejak Tahun 2019.

-     Ditahun 2022 Pemkot Tangerang memiliki target RDTR yang masih perlu dikejar agar target tecapai.

-       Prosedur RTRW Pemkot Tangerang sudah sesuai denga Provinsi.

-       PUPR.

-  Draft RTRW Provinsi masih belum sepenuhnya terakomodir mengenai jaringan transportasi dan jaringan lainnya dan fungsi pertanian masih jalan atau tidak diwilayah Perkotaan terutama di Kota Tangerang.

-     Pada Pasal 16 ayat (3) pada Draft RTRW Provinsi sudah sesuai dengan Pemkot Tangerang.

-       Pasal 34 huruf B, Keterkaitan JAringan Air sudah sesuai.

-  Keterkaitan rencana pola ruang, garis spandan sungai perlu ditetapkan dalam Draft RTRW Provinsi. Sedangkan ketentuan Cagar Budaya apa sudah ada pengaturan khusus dalam Draft RTRW Provinsi??..

-       Dalam Draft RTRW Provinsi Keterkaitan PLTSA belum diakomodir.

-       DISHUB.

-       Keterkaitan Tranportasi massal dalam Draft RTRW Provinsi belum terakomodir.

-       Bappeda Kota Tangsel.

-       RTRW Pemkot Tangsel sudah direvisi keterkaitan luasan wilayah sedangkan Draft RTRW Provinsi apa sudah diakomodir terkait hal tersebut?...

-       Terkait Situ yang ada di Pemkot Tangsel belum terakomodir dalam Draft RTRW Provinsi dan belum dicantumkan oleh Provinsi.

-   Keterkaitan Transpoetasi berbasis MRT Draft RTRW Provinsi harus Sebanding dengan RTRW DKI.

-       Dishub Pemkot Tangsel.

-       Terkait Pasal 17 dan pasal 18 tentang Sisitem jaring jalan.

-   Terkait Pasal 24 keterkaitan Kalimat Flyover perlu dalam Draft RTRW Provinsi.

-   Terkait Pasal 21 Huruf A, B, C, dan D perlu diakomodir untuk Pemkot Tangsel. Dan Pasal 25.

12. Dewan Yeremia.

-   Draft RTRW tidak sesuai, seharusnya Revisi draft RTRW ada Tanggalnya.

-     Dinamika dalam proses data mengenai data terakhir dan peta perlu disampaikan Kab/Kota dan sebaiknya ada rapat koordinasi antara Provinsi Banten dengan Kab/Kota.

-       Perlu adanya Rekonviasi terkait dengan Pemaparan Draft RTRW Provinsi. Seperti hal 7 tentang Jaringan Transportasi, Hal 10 Tentang Pola Ruang, Hal 24 Tentang Daya Tampung Lahan dan Hal 33 tentang Kawasan Pertanian pangan berkelanjutan.

13. Dewan H. Sopwan.

-   RTRW yang dimiliki oleh Kab/kota harus mensinkronisasikan dengan Draft RTRW Provinsi.

-       Pembahasan Draft RTRW Provinsi sebaiknya secara sisitematis dimulai dari Struktur Kab/Kota, Pola Ruang dan Kawasan Strategis Provinsi, Kabupaten dan Kota.

-       Terkaitan mengenai Regulasi Peta Kab/Kota yang menjadi bahan regulasi yang ditetapkan oleh Pemprov.

-  Harus adanya sinkronisasi RTRW Kab/Kota dengan RTRW Provinsi.

-       Untuk Rapat-rapat berikutnya Pembahasan Draft RTRW Provinsi  secara sitemamtis dan harus bermanfaat secara faedah untuk kepentingan masyarakat Banten.

14. Dewan H.Tb. Luay.

-  Sebaiknya masukan dan saran dari Kab/Kota harus secara sitematis dan tertulis.

-  Pasal 37 dan Pasal 40 keterkaitan dengan Budi daya dan Penjelasan Pola Ruang Dalam Draft RTRW Provinsi Perlu Kaji Ulang.

-   Harus adanya Intergrasi antara Draft RTRW Provinsi dengan RZWP Provinsi Banten.

-     Kabupaten dan Kota tidak punya data alisa ketrerkaitan Struktur Ruang, Pola Ruang dan Pemanfaatan Ruang.

15. Dewan H. dsyihabudin Hasyim .

-   Agar Kabupaten dan Kota mensinkronisasikan data yang ada dengan Draft RTRW Provinsi Banten.

16. Dewan h. Nur Kholis.

-    Perlu segera dilakukan sinkronisasi data agar data Draft RTRW provinsi agar sesusai dengan data RTRW Kab/Kota.

-   Pemprov dan Kabupaten/Kota harus mencari solusi yang tepat dalam penyesuain data

KESIMPULAN

l  Pansus mengharapkan masukan dan saran dari kabupaten dan Kota diakomodir dalam Draft Raperda RTRW Provinsi Banten, Maka pansus meminta secara tertulis saran dan masukan dari Kab/Kota.

l  Pansus meminta Pemprov Banten segera mensinkronisasikan data RTRW Kabupaten dan Kota dengan Draft RTRW Provinsi, sehingga memperoleh data yang sesuai.

l  Perlu adanya rapat Koordinasi antara Pemprov Banten dengan Kabupaten/Kota dalam mensinkronisasikan data

l  Provinsi Banten harus membuat ruang hijau tersendiri agar sewaktu-waktu tidak diubah menjadi perumahan atau industri.

l  Butuh dokumen kelengkapan data yakni peta lama dan RTRW sebelumny